Rabu, 25 Februari 2026, Afriyandi, jurnalis Metro TV Wilayah Sumatera Barat, berpulang. Sehari berselang, Kamis, 26 Februari 2026, Perdana Putra, jurnalis Kompas.com yang sebelumnya adalah wartawan Harian Haluan, menyusul. Keduanya adalah sahabat saya saat sama-sama melakoni profesi sebagai jurnalis. Dan, keduanya, saya bersaksi, adalah orang-orang baik.

Dua nama. Dua suara. Dua orang yang selama ini saya kenal bukan sekadar pemburu berita, tetapi penjaga makna di balik peristiwa.

Menjadi jurnalis bukan hanya soal hadir di lokasi kejadian, menenteng mikrofon, atau mengetik cepat sebelum tenggat. Ia adalah kerja sunyi: menimbang fakta, menahan opini, menjaga agar kebenaran tidak tergelincir. Dan dalam kerja sunyi itu, mereka pernah berdiri.

Afriyandi dengan dedikasinya di layar kaca.

Perdana Putra dengan ketekunannya merangkai kata di ruang digital. Kepergian dua insan pers dalam dua hari ini, seperti menyisakan jeda yang panjang di ruang redaksi batin kita. Sunyi. Kosong. Dan tak mudah diterjemahkan.

Semoga segala langkah mereka dalam menyuarakan kebenaran menjadi amal yang tak terputus. Semoga Allah SWT menerima seluruh kebaikan mereka, melapangkan kuburnya, dan menempatkan keduanya di tempat terbaik di sisi-Nya.

Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga dikuatkan. Untuk kawan-kawan jurnalis, semoga tetap teguh. Karena pada akhirnya, berita boleh selesai tayang. Tetapi jejak orang-orang yang menuliskannya, tak pernah benar-benar hilang. 

Jejaring, Jakarta___ Tokoh politik Indonesia dan mantan senator DPD RI dari Aceh, Dr. Fachrul Razi, S.I.P., M.I.P., M.Si., M.H., M.I.Kom, telah resmi menyandang gelar doktor ilmu politik dari Universitas Nasional Jakarta setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan panel penguji, bertempat di Menara Universitas Nasional, Selasa (24-02-2026). Disertasinya yang berjudul " Integrasi Politik di Aceh Pasca MoU Helsinki: Studi Pelembagaan Politik Wali Nanggroe (2013-2024)," memberikan analisis yang serius tentang lanskap politik Aceh dan memperingatkan bahwa potensi konflik antara Aceh dan pemerintah pusat tetap sangat tinggi.

Dalam disertasinya, Fachrul Razi berpendapat bahwa perdamaian yang dicapai melalui Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) belum sepenuhnya menyelesaikan ketegangan yang mendasarinya. Ia menyamakan situasi tersebut dengan "api yang membara di tumpukan jerami," menunjukkan bahwa meskipun konflik terbuka telah mereda, potensi kekerasan tetap rawan terjadi sewaktu-waktu. Potensi ini diperkuat dengan lemahnya implementasi MoU Helsinki yang belum terwujud secara nyata.

Menurut penelitiannya, akar penyebab ketidakstabilan yang berkepanjangan ini terletak pada kegagalan mencapai rekonsiliasi politik di tingkat akar rumput, khususnya di antara mantan kombatan. Meskipun MoU Helsinki membawa perdamaian dan pengakuan politik ke Aceh, upaya rekonsiliasi sebagian besar terhenti di tingkat elit. Pejuang akar rumput, yang memainkan peran penting dalam konflik, telah ditinggalkan, dengan sedikit upaya yang dilakukan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam tatanan politik dan sosial Aceh pasca-konflik.

*Rekonsiliasi Elit, Pengabaian Akar Rumput*

Fachrul Razi menyoroti bahwa rekonsiliasi politik setelah MoU Helsinki sebagian besar terbatas pada elit Aceh. Pembentukan dan pengakuan lembaga Wali Nanggroe Aceh, termasuk pendirian partai lokal, melambangkan integrasi para pemimpin GAM ke dalam sistem politik. Para elit ini diberikan kekuasaan dan pengaruh yang signifikan, memungkinkan mereka untuk hidup nyaman di bawah pengaturan baru tersebut.

Namun, setelah damai berlangsung, para elit di pusat dan di Aceh gagal memperluas upaya rekonsiliasi ke akar rumput. Mantan kombatan di tingkat desa, yang jumlahnya masih signifikan, dibiarkan tanpa inklusi atau pengakuan yang berarti. Pengabaian ini telah menciptakan kekecewaan dan kebencian yang mendalam di antara mereka yang merasa dikhianati oleh pemerintah pusat dan para pemimpin mereka sendiri.

Disertasi tersebut menyoroti bahwa kekecewaan ini telah menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah Indonesia dan elit GAM. Banyak kombatan akar rumput merasa bahwa pengorbanan yang mereka lakukan selama konflik belum diakui atau dihargai. Sebaliknya, mereka melihat segelintir elit menikmati buah perdamaian sementara para pejuang biasa terus berjuang dengan kemiskinan dan marginalisasi. Hal ini juga ditunjukkan dengan lemahnya komitmen Jakarta dalam mewujudkan janji janjinya.

Fachrul Razi memperingatkan bahwa jika situasi ini dibiarkan tanpa pengawasan, hal itu dapat meningkat menjadi pemberontakan yang lebih keras dan frontal. Kombinasi frustrasi, ketidakpercayaan, dan pengucilan menciptakan lahan subur untuk konflik baru. Ia menekankan bahwa perdamaian yang dicapai di Aceh rapuh dan membutuhkan perhatian mendesak untuk mencegah kembalinya kekerasan.

*Memperkuat Lembaga Wali Nanggroe*

Sebagai solusi, Fachrul Razi mengusulkan penguatan lembaga Wali Nanggroe Aceh yang memiliki kewenangan fungsional dan legitimasi yang kuat. Ia berpendapat bahwa lembaga tersebut tidak hanya harus memegang otoritas struktural eksklusif tetapi juga mengembangkan otoritas substantif yang inklusif. Ini berarti memperluas perannya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Aceh, termasuk mereka yang berada di lapisan masyarakat paling bawah sehingga integrasi politik substantif dapat terwujud.

Dengan memperluas cakupan kewenangan lembaga Wali Nanggroe, rekonsiliasi dapat melampaui tingkat elit dan mencapai akar rumput. Hal ini akan memberikan rasa memiliki dan pengakuan kepada para mantan kombatan, mengurangi perasaan pengkhianatan dan marginalisasi mereka. Fachrul percaya bahwa hanya melalui rekonsiliasi inklusif seperti inilah Aceh dapat mencapai perdamaian dan stabilitas yang langgeng.

Disertasi Fachrul Razi berfungsi sebagai peringatan bagi pemerintah pusat dan para pemimpin politik Aceh. Perjanjian damai tahun 2005 merupakan pencapaian bersejarah, tetapi tidak berkelanjutan. Tanpa upaya berkelanjutan untuk mengatasi keluhan di semua lapisan masyarakat, potensi konflik akan tetap tinggi.

Penelitiannya menunjukkan bahwa Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang lebih holistik terhadap integrasi pasca-konflik. Ini termasuk tidak hanya mengakui lembaga-lembaga seperti Wali Nanggroe tetapi juga memastikan bahwa para pejuang akar rumput terintegrasi ke dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut berisiko membatalkan kemajuan yang telah dicapai sejak MoU Helsinki.

*Prestasi Akademik dengan Implikasi Politik*

Keberhasilan mempertahankan disertasinya menandai tonggak akademik yang signifikan bagi Fachrul Razi, yang telah lama aktif dalam gerakan politik dan sosial Aceh. Sebagai mantan senator yang mewakili Aceh di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan seorang aktivis terkemuka, wawasannya memiliki bobot, baik secara akademis maupun politis.

Gelar doktornya di bidang ilmu politik menambah kredibilitas ilmiah pada keprihatinannya yang telah lama ada tentang perdamaian Aceh yang rapuh. Dengan menggabungkan ketelitian akademis dengan pengalaman politik langsung, Fachrul Razi memberikan perspektif unik tentang tantangan yang dihadapi Aceh dan Indonesia.

Perolehan gelar doktor dengan predikat Sangat Memuaskan oleh Fachrul Razi bukan hanya prestasi pribadi tetapi juga kontribusi bagi pemahaman Indonesia tentang integrasi pasca-konflik. Disertasinya mengungkapkan bahwa potensi konflik di Aceh tetap tinggi karena kegagalan rekonsiliasi akar rumput. Sementara elit telah terintegrasi ke dalam sistem politik, para pejuang biasa tetap terpinggirkan, sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan.

Solusinya, menurut Fachrul Razi, terletak pada penguatan lembaga Wali Nanggroe agar lebih inklusif dan representatif bagi seluruh masyarakat Aceh. Hanya dengan mengatasi keluhan masyarakat akar rumput, Aceh dapat mencapai perdamaian dan stabilitas yang langgeng.

Penelitian itu hakekatnya merupakan pengingat bahwa perdamaian bukan hanya ketiadaan perang tetapi juga kehadiran keadilan, inklusi, dan rekonsiliasi. Bagi Aceh dan Indonesia, tantangannya jelas: mengubah perdamaian yang rapuh menjadi stabilitas yang langgeng dengan memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal. 

Jejaring, Rabat (MAROKO)___ Pemerintah Maroko meluncurkan program bantuan besar bagi masyarakat yang terdampak kondisi cuaca ekstrem selama dua bulan terakhir, khususnya di dataran Gharb dan Loukkos. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung dari Raja Mohammed VI, yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan rakyat serta memperbaiki kondisi hidup mereka.

Perdana Menteri Maroko mengeluarkan dekret yang menetapkan peristiwa cuaca ekstrem ini sebagai bencana nasional. Empat provinsi yang paling terdampak – Larache, Kénitra, Sidi Kacem, dan Sidi Slimane – dinyatakan sebagai daerah bencana. Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan dan mengambil langkah regulasi yang diperlukan.

Program bantuan dan dukungan ini memiliki anggaran sebesar 3 miliar dirham. Anggaran tersebut disusun berdasarkan evaluasi mendalam mengenai dampak ekonomi dan sosial akibat cuaca ekstrem. Program ini mencakup beberapa fokus utama.

Pertama, bantuan perumahan dan pemulihan ekonomi. Program ini mencakup rehabilitasi rumah dan usaha kecil yang terdampak, rekonstruksi rumah yang roboh, dan bantuan atas kehilangan pendapatan. Total anggaran yang disediakan sebesar 775 juta dirham.

Kedua, bantuan darurat dan kebutuhan pokok. Bantuan diberikan kepada seluruh warga terdampak dalam bentuk barang. Hal ini merupakan bentuk upaya penguatan intervensi darurat di lapangan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Total anggaran: 225 juta dirham.

Ketiga, dukungan bagi petani dan peternak. Bantuan khusus ini diperuntukan bagi sektor pertanian dan peternakan yang mengalami kerugian besar. Total anggarannya sebesar 300 juta dirham.

Berikutnya adalah bantuan dana di bidang investasi infrastruktur. Program itu berbentuk rehabilitasi jalan dan infrastruktur hidro-pertanian. Juga perbaikan jaringan dasar yang rusak akibat banjir. Total anggaran untuk program nomor empat ini lebih besar dari yang lain, yakni mencapai 1,7 miliar dirham.

Raja Maroko, King Mohammed VI, menekankan agar program ini dijalankan secara cepat, bertanggung jawab, dan menjadi teladan bagi semua. Tujuannya adalah agar warga di daerah terdampak segera kembali pada kondisi hidup normal. Pemerintah diminta memastikan setiap langkah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Cuaca ekstrem yang melanda Maroko telah menyebabkan banjir di lebih dari 110.000 hektare lahan. Akibatnya, hampir 188.000 orang di provinsi Larache, Kénitra, Sidi Kacem, dan Sidi Slimane harus mengungsi. Kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, serta terganggunya kehidupan sosial-ekonomi menjadi tantangan besar yang kini dihadapi pemerintah.

Program bantuan senilai 3 miliar dirham ini menjadi langkah nyata pemerintah Maroko dalam menanggapi bencana cuaca ekstrem. Dengan arahan langsung Raja Mohammed VI, diharapkan masyarakat terdampak segera memperoleh kembali rasa aman, akses terhadap kebutuhan dasar, serta peluang untuk membangun kembali kehidupan mereka. 

 

Jejaring, Padang (SUMBAR)___ Babinsa Koramil 04/LL Serma Asman, melaksanakan komunikasi sosial bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan TNI dengan Masyarakat di kelurahan Baringin kec, lubuk kilangan kota Padang.Jumat (13/02/26)

Kegiatan yang dilakukan sebelum warga memulai pekerjaan Babinsa memberikan arahan, motivasi, serta pesan-pesan penting terkait keselamatan kerja.

Dalam kesempatan itu, Serma Asman mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga keselamatan diri saat bekerja, terutama dalam aktivitas yang memiliki risiko. Selain itu, Babinsa juga menekankan pentingnya kebersamaan dan saling mendukung antar warga agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar,”ujarnya.

Masyarakat menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Babinsa yang senantiasa hadir di tengah mereka.

Komunikasi sosial ini dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran serta mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Kehadiran Babinsa diharapkan terus memberikan dampak positif dan menjadi teladan dalam membangun kehidupan sosial yang aman dan harmonis.

Jejaring, Padang (SUMBAR)___ Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melantik Andree Harmadi Algamar sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. Prosesi pelantikannya dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan 65 Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (12/2/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola birokrasi dan pendidikan di Sumbar, sekaligus momentum refleksi menjelang bulan suci Ramadan. Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan jabatan yang diemban bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual.

“Jabatan ini bukan sekadar kepercayaan administratif, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual. Terlebih menjelang Ramadan, ini menjadi pengingat bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban,” ujar Mahyeldi.

Ia menyampaikan bahwa seluruh proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme sesuai sistem merit, dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.

“Birokrasi yang kuat hanya bisa dibangun dengan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat,” tegasnya.

Khusus kepada Kepala Biro Umum yang baru dilantik, Mahyeldi menekankan peran strategis Biro Umum sebagai tulang punggung kelancaran administrasi dan dukungan teknis pimpinan. Meski sering bekerja di balik layar, fungsi biro ini sangat menentukan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah.

“Jika Biro Umum tertib dan sigap, kerja pimpinan akan lebih efektif. Sebaliknya, jika lamban dan tidak presisi, kebijakan yang baik pun bisa terhambat,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Loyalitas, menurutnya, harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan.

“Loyalitas itu penting, tetapi harus berjalan bersama integritas. Jangan ada toleransi terhadap hal-hal yang menyimpang dari aturan,” ujarnya.

Kepada 65 Kepala Sekolah yang dilantik, Mahyeldi menegaskan bahwa sekolah memegang peran sentral dalam membentuk generasi masa depan bangsa. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

“Sekolah bukan hanya tempat mentransfer ilmu, tetapi tempat membentuk karakter dan membangun peradaban,” ucapnya.

Ia mendorong para kepala sekolah untuk memperkuat literasi dan numerasi, menghadirkan inovasi pembelajaran, serta menanamkan nilai akhlak dan budaya kepada peserta didik.

“Perkuat literasi dan numerasi, dorong inovasi pembelajaran, tetapi jangan pernah meninggalkan pendidikan akhlak,” pesannya.

Diakhir sambutannya, Mahyeldi kembali mengingatkan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata. 

  

Jejaring, Padang (SUMBAR)___ Menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan warga binaan adalah merupakan salah satu tugas pokok Babinsa. Salah satunya yaitu dengan melakukan komunikasi sosial dalam menciptakan interaksi serta kekompakan antara Babinsa dan warga binaannya.

Hal inilah yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 04/LL Kodim 0312/Padang Sertu Darlis Putra dalam menjalin keakraban dan Melaksanakan Komsos dengan Warga binaan bertempat di kantor lurah kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk begalung, Kota Padang. Rabu (04/02/2025).

Dalam kegiatan Komsosnya Babinsa mengatakan, kegiatan ini untuk mencerminkan rasa kedekatan Babinsa kepada masyarakat wilayah binaannya.

Tujuan Komsos ini juga untuk mengetahui perkembangan situasi di wilayah binaan, dengan adanya interaksi komunikasi Babinsa dengan warga akan dapat mempererat hubungan Babinsa dengan Masyarakat kelurahan Binaan.

Melalui kegiatan komsos Babinsa dapat mengetahui perkembangan situasi di wilayah kelurahan Binaan dan dapat melakukan upaya deteksi dini cegah dini apabila ada hal hal negatif yang akan berkembang sehingga dapat di selesaikan dan apapun yang terjadi di kelurahan binaan tentunya Babinsa dapat mengetahui dan mengerti duduk persoalan degan baik. 

Jejaring (Solok (SUMBAR)___ Operasi Keselamatan Singgalang 2026 resmi digelar Polres Solok untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas menjelang bulan suci Ramadhan. Operasi ini berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak 2 hingga 15 Februari 2026, dengan mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, serta penegakan hukum secara humanis.

Sebanyak 37 personel diterjunkan dalam operasi tersebut dengan dukungan lintas instansi, di antaranya TNI, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya. Personel gabungan disebar di sejumlah titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Solok.

Kasat Lantas Polres Solok, IPTU Rido, mengatakan Operasi Keselamatan Singgalang 2026 menyasar pelanggaran yang berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan. Sasaran utama penindakan meliputi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan safety belt, serta pengendara yang berkendara di bawah pengaruh alkohol.

Selain itu, petugas juga menindak pengendara di bawah umur, pelanggaran melawan arus, penggunaan telepon genggam saat berkendara, hingga pelanggaran over dimension dan over load (ODOL) yang kerap menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas.

IPTU Rido menegaskan, selama operasi berlangsung, personel akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang dinilai rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum dilakukan secara persuasif dan humanis, tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan.

“Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Dengan mematuhi aturan, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya,” ujarnya.

Polres Solok mengimbau masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas dan mendukung pelaksanaan Operasi Keselamatan Singgalang 2026 demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Solok.

Jejaring Alahan Panjang (SUMBAR)___ Polemik legalitas penguasaan lahan Alahan Panjang Resort pasca berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Danau Diatas Makmur terus menjadi perhatian publik. Isu ini mencuat seiring munculnya klaim tanah adat serta tudingan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, meski secara historis proses pengalihan lahan tersebut telah melalui mekanisme hukum dan administratif yang panjang.

Dasar awal pengalihan lahan tercatat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah HGU PT Danau Diatas Makmur yang ditandatangani Direktur PT Danau Diatas Makmur, Ir. Zainal Arifin, pada 7 September 1996. Dalam surat tersebut, perusahaan secara resmi melepaskan hak atas tanah HGU kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan penggantian rugi sebesar Rp105.000.000.

Menindaklanjuti pelepasan hak tersebut, Bupati Solok menerbitkan Surat Nomor 100/464/TP-1996 tertanggal 30 September 1996 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat. Surat itu berisi permohonan pencabutan HGU PT Danau Diatas Makmur untuk dialihkan kepada Pemda Solok sebagai bagian dari rencana pembangunan sektor pariwisata daerah.

Pada periode berikutnya, saat Gamawan Fauzi menjabat sebagai Bupati Solok periode 2001–2010, kebijakan pengelolaan kawasan Alahan Panjang Resort berada dalam kendali pemerintah daerah. Dalam masa yang sama, Gusmal menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, setelah sebelumnya dipercaya sebagai Kepala BAPPEDA dan Kepala DPPKA, posisi strategis yang berkaitan langsung dengan perencanaan dan pengelolaan aset daerah.

Proses administrasi berlanjut hingga September 2009, ketika Pemerintah Kabupaten Solok mengganti HGU PT Danau Diatas Makmur senilai Rp105.000.000, sehingga HGU secara resmi dialihkan kepada Pemda Solok. Masa HGU tersebut kemudian berakhir pada tahun 2013, yang selanjutnya memunculkan beragam tafsir dan klaim atas status lahan tersebut.

Pasca berakhirnya HGU, isu penguasaan tanah berkembang menjadi polemik publik. Sejumlah pihak mengaitkan lahan Alahan Panjang Resort dengan tanah adat, bahkan muncul tudingan bahwa Pemda menguasai tanah ulayat. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial dan dikhawatirkan berdampak pada iklim investasi serta sektor pariwisata daerah.

Untuk menghadirkan kepastian hukum, Pemerintah Kabupaten Solok menggandeng Kejaksaan dan menempuh langkah hukum melalui pengadilan guna memperoleh penetapan penguasaan tanah eks HGU Alahan Panjang Resort. Langkah ini dinilai sebagai upaya konstitusional untuk meluruskan status hukum lahan secara objektif dan transparan.

Dalam proses tersebut, peran Gamawan Fauzi dan Gusmal dinilai sangat strategis. Sebagai mantan Bupati dua periode, Gamawan Fauzi memahami arah kebijakan dan keputusan penting terkait pengelolaan kawasan tersebut. Sementara itu, Gusmal sebagai mantan Sekda memiliki pengetahuan mendalam mengenai administrasi, dokumen, dan prosedur pemerintahan daerah.

Pengalaman Gusmal sebagai Sekda pada masa kepemimpinan Gamawan Fauzi dipandang penting untuk memberikan informasi faktual dan penegasan administratif, khususnya terkait proses yang telah ditempuh serta tahapan yang perlu dibenahi dalam rangka percepatan legalisasi penguasaan tanah eks HGU.

Ketika isu ini bersinggungan dengan persoalan adat, peran Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) juga dinilai krusial. Saat ini, Gusmal menjabat sebagai Ketua LKAM Kabupaten Solok, sehingga diharapkan mampu menjembatani persoalan antara hukum negara dan nilai-nilai adat Minangkabau.

Pandangan dan arahan LKAM dinilai akan lebih mudah dipahami oleh kaum adat Malayu di Alahan Panjang, sehingga dapat mencegah kesalahpahaman serta meredam potensi konflik sosial yang berlarut-larut di tengah masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, menegaskan bahwa Gamawan Fauzi & Gusmal merupakan tokoh kunci dalam penyelesaian persoalan ini (Selasa, 13/1/2026). Ia meyakini, dalam proses hukum yang membutuhkan fakta, data, dan keterangan saksi pelaku utama, Gamawan Fauzi bersama Gusmal akan memberikan kontribusi penting demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan pariwisata Alahan Panjang.

Jejaring, Padang (SUMBAR)___ Babinsa Koramil 04/LL Kodim 0312/Padang melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama masyarakat di Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sabtu (24/01/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan drainase, serta melestarikan alam guna mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat.

Babinsa juga menekankan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat, tetapi seluruh elemen masyarakat. Melalui Komsos ini diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara TNI dan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Komsos merupakan sarana efektif untuk membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat di Kelurahan Tarantang semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan dan bersama-sama menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan bersama.